Sejarah Politik dan Politisasi Tionghoa di Indonesia

Tahukah kamu tokoh politik tersebut?

Yap, beliau adalah Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur Jakarta 2014-2017).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oke itu sebagai pengantar aja ya, mari kita telisik lebih jauh lagi mengenai materi "Sejarah Politik dan Politisasi Tionghoa di Indonesia" berikut ini..

Pada 1932, kaum nasionalis Tionghoa mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) untuk mendorong warga Tionghoa bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Siauw Giok Tjhan merupakan salah satu tokoh PTI yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Akibat jasanya, ia pernah diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Minoritas pada Kabinet Amir Syarifudin.

ORDE LAMA

Di masa Presiden Soekarno ada beberapa menteri beretnis Tionghoa:

 Oei Tjoe Tat (Menteri Negara)      

 Ong Eng Die (Menteri Keuangan)

Peristiwa penting berbau rasial terhadap warga cina pada masa Presiden Soekarno kerap terjadi. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1959 yang melarang warga etnis Tionghoa berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten.

PP ini membuat lebih kurangnya 100.000 warga Tionghoa non WNI pergi dari Indonesia karena kehilangan usahanya.

ORDE BARU

Kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa pada masa Orde Baru:

1. Menteri Tionghoa yang pernah dilantik Soekarno seperti Oei Tjoe Tat ditahan;
2. Warga etnis Tionghoa dilarang memiliki tanah di pedesaan, dilarang menjadi PNS, dan dilarang menjadi tentara. KTP warga Tionghoa pun diberi tanda khusus. 
   
   
   
3. Pemaksaan mengubah nama-nama Tionghoa menjadi nama yang terdengar Indonesia, pelarangan dan penutupan sekolah yang mengajar bahasa Tionghoa, dan pelarangan perayaan Imlek;
4. Pada periode Orde Baru, hanya sedikit tokoh keturunan Tionghoa yang dapat berkarir di politik. Salah satunya adalah aktivis 66 "Arief Budiman" yang mengkritik orde baru bersama dengan adiknya "Soe Hok Gie".

Soeharto memicu konflik SARA di berbagai daerah dan seolah-olah menunjuk semua kesalahan ekonomi akibat kaum Tionghoa.

Konflik pecah pada bulan Mei 1998 di mana rumah, kantor, dan bisnis kaum Tionghoa menjadi target khusus perusakan.

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta:

- Meninggal : 1.190 orang

- Hilang : 313 orang

Tim ini juga mengatakan bahwa telah terjadi penargetan sistematis untuk memperkosa lebih dari 150 orang wanita beretnis Tionghoa.

REFORMASI

Reformasi membawa nafas baru bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencakup berbagai pelarangan terhadap etnis Tionghoa di era Soeharto. Hal ini menandai lahirnya kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan dan adat istiadat bagi etnis Tionghoa.

Kemudian Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional.

Sejumlah Tokoh Tionghoa mulai muncul, diantaranya:

- Kwik Kian Gie (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2001-2004); dan

- Mari Elka Pangestu ( Menteri Perdagangan 2004-2011).

Di era SBY, melalui UU Nomor 40 Tahun 2018 dinyatakan bahwa etnis Tionghoa yang lahir di negeri ini adalah orang Indonesia asli. UU ini dibuat untuk menghapus diskriminasi kewarganegaraan etnis Tionghoa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meski secara hukum posisi warga keturunan Tionghoa telah setara dengan warga lokal. Namun Tionghoa fobia masih kerap muncul. Salah satu contohnya yakni Black Campaign dalam kasus Ahok.